Jakarta,neodetik.news || Koordinator Kajian merah Putih Sutoyo Abadi mengatakan Trio diehard-nya Jokowi mantan Presiden RI ke 7 yakni Luhut Panjaitan, Pratikno, dan Budi Arie yang sekaran mereka berada di Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo juga Ahmad Luthfi ( Gubernur Jateng ) dipanggil/menghadap Jokowi di Solo.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional ( DEN ) Luhut Binsar Pandjaitan masuk kediaman pribadi Jokowi di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo Senin (31/3/2025).
” Yang menarik, LBP tiba-tiba cuap – cuap bikin pernyataan bahwa Jokowi tidak pernah melanggar hukum dan konstitusi. Pernyataan ini full muatan politik LBP merasa tetap digdaya seolah-olah masih berada di era Presiden Jokowi,” kata Koord Kajian Merah Putih Sutoyo Abadi kepada Jakartasatu.com, Sabtu 5/4/2025.
“Pernyataan Luhut itu memberi pesan politik,” imbuhnya.
Menurut Sutoyo Abadi, pernyataan Luhut menyiratkan 5 point pesan politik, yakni:
1. Jangan lagi ada tuntutan adili Jokowi
2. Jangan lagi ada yang persoalkan kapasitas dan kapabilitas Gibran sebagai Wakil Presiden.
3. Luhut juga menegaskan bahwa Jokowi tidak pernah melanggar konstitusi selama menjabat sebagai Presiden dua periode.
4. Jika terjadi sesuatu rakyat tidak boleh ribut bahwa Gibran telah memenuhi syarat gantikan Prabowo.
5. Luhut meminta tak ada yang berburuk sangka pada Jokowi.
“Pasang badan Luhut membela Jokowi terlihat pada Senin, 31 Maret 2025 atau saat hari pertama Lebaran IdulFitri, akan ada kejutan dan gebrakan politik yang akan dilakukan oleh TRIO keras kepala ( “diehard” ) beberapa hari ke depan,” Sutoyo menegaskan.
Masih kata Sutoyo, LBP tidak peduli adanya beberapa pihak menilai bahwa pembelaan tersebut terlalu protektif, pura-pura buta dan mengabaikan kritik yang makin membesar agar Jokowi ditangkap dan diadili.
“Ada kepentingan politik yang kasat mata tidak perlu tersembunyi Luhut (LBP) membela dan melindungi Jokowi dengan bergaya seperti Rambo paling jagoan, terkait dengan perannya menandatangani beberapa perjanjian dengan Xi Jinping ( RRC ),” ungkap Sutoyo.
“Saat itu sebagai Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan tiga kali tandatangai dokumen kerja sama antara Indonesia dan China di Hotel Jinniu, Chengdu, Kamis (27/07/2023),” tambahnya.
Dituturkan Sutoyo, proses penandatanganan dokumen kerja sama tersebut disaksikan langsung Presiden RI Jokowi dan Presiden China Xi Jinping, hingga keduanya memberikan tepuk tangan.
“Tampak wajah Luhut Binsar Pandjaitan sumringah melirik ke arah Xi Jinping yang menepuk tangani dirinya usai penandatanganan kerja sama tersebut,” kata Sutoyo.
Lantas Sutoyo menyebutkan tersambung dengan jejak sejarahnya Presiden Prabowo Subianto, Xi Jinping dua kali menyebut Prabowo sebagai Elected President Jokowi, saat kunjungan pertama ke China, 31 Maret – 2 April 2024 dan kunjungan ke kedua 8-10 November 2024.
Selain itu Sutoyo singgung pertemuan Prabobo dengan Xi Jin King di Tiongkok sebelum dilantik menjadi Presiden.
“Diperkuat dengan pernyataan Hashim Djojohadikusumo mengatakan Prabowo Subianto, memiliki program yang sejalan dengan Presiden Joko Widodo, mayoritas program yang selama ini dijalankan Jokowi tak jauh berbeda dengan program yang pernah dikampanyekan Prabowo, disampaikan Hashim di Gedung Joang, Jakarta Pusat, Minggu (13/3/2023),” beberapa Sutoyo.
Menurut Sutoyo Abadi, Prabowo Subianto terpantau sangat berat untuk bisa keluar dari skenario Xi Jinping ( RRC ) otomotif dalam radar oligarki dan para budak bonekanya seperti Jokowi, LBP dan gerombolannya di Koalisi Internasional Maju ( KIM ).
Ke depan Oligarki via Jakowi bukan hanya akan memaksimalkan peran LBP, Pratikno, dan Budi Arie, terapi pasukan Jokowi yang telah dititipkan sebagai anggota kabinet Merah Putih sangat besar peluangnya akan menghentikan Prabowo Subianto cukup dua tahun sebagai Presiden untuk digantikan oleh Gibran,” terang Suatu menegaskan.
“Informasi bahwa sejak awal bulan Maret lalu bahwa akan ada upaya Jokowi melakukan perekrutan aktifis intelektual agar berbelok arah menjadi buzzer, ini adalah bukan hoak, semua bagian dari skenario oligarki dan semua dan dijalankan sesuai schedule politik yang telah diagendakan,” Sutoyo menandaskan. (Yoss)
Tim Redaksi
