Ket. Foto : Anggota MRPP Ust. Ismail Asso dan Ketua NU Papua Pegunungan H. Qahar Yelipele bersama rombongan saat silaturahim pada moment Idul Fitri 1446 H di Rumah Dinas Kemendagri Jakarta.
Jakarta,neodetik.news || Perubahan struktur demografi kependudukan di wilayah kota Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan dengan adanya pemekaran merupakan suatu keniscayaan dan secara langsung mempengaruhi eksistensi dan survivitas semua sendi-sendi kehidupan orang asli papua yang kemudian melahirkan undang- undang otonomi khusus Papua untuk memberikan proteksi dan afirmasi hak-hak dasar orang asli papua.
Perubahan tersebut tentu ada yang bersifat positif dan juga negatif. Kolaborasi sesama anak bangsa dalam pembangunan pada semua aspek dapat kita rasakan saat ini dengan terbukanya akses konektifitas antar kampung, Distrik, Kabupaten, dan provinsi yang memberikan ruang pada setiap individu untuk meraih kesuksesan.
Perubahan positif tersebut menempatkan setiap individu dalam kompetisi pada berbagai bidang pekerjaan tak terhindarkan dengan kemungkinan eskalasi pergesekan antar sesama anak bangsa, maka untuk meminimalisir kemungkinan-kemungkinan resistensi tersebut, maka pemerintah perlu melakukan proteksi untuk pengelolaan pemerintahan yang berkeadilan.
Berdasarkan konteks pemikiran di atas, maka proteksi terhadap orang asli papua muslim yang memiliki hak dan tanggungjawab yang sama dengan OAP lainnya sebagaimana amanat UU otsus dan keberadaan orang pendatang islam nusantara yg ada di wilayah Papua Pegunungan patut mendapat perhatian pemerintah, karena keberadaan dan kontribusi kaum pendatang islam nusantara dalam setiap aspek pembangunan sangat besar.
Berkaca dari hasil pemilu legislatif beberapa waktu lalu, belum ada satu pun caleg OAP beragama islam yang lolos di DPR Kabupaten maupun Provinsi Papua Pegunungan, maka untuk memperjuangkan aspirasi OAP muslim dan untuk sinergitas dalam setiap aspek pembangunan bersama masyarakat muslim nusantara yang ada di Papua pegunungan, maka mesti ada wakil Islam OAP di DPRK dan DPRP mekanisme pengangkatan sebagai kanal informasi dan aspirasi umat islam untuk mengawal aspirasi dalam pelaksanaan fungsi legislasi, keuangan dan pengawasan DPR Kabupaten Jayawijaya dan dan DPR Provinsi Papua Pegunungan.
Tim redaksi
