Karena menurut saya, orang-orang yang dimanfaatkan harus sadar, bahwa “kemiskinan” dan “kebodohan” mereka adalah bukti gagalnya negara dalam rangka mensejahterakan rakyatnya. Dan, ya, kemiskinan dan kebodohan yang dipelihara itu hingga saat ini masih saja berjalan, bahkan di depan lensa kamera yang beredar luas di media sosial.
Indonesia, sebuah negeri yang katanya merdeka, namun rakyatnya masih saja terbelenggu dalam jerat kemiskinan dan kebodohan yang tak kunjung usai. Di bawah langit kelabu Jakarta, anak-anak bertelanjang kaki mengejar sisa harapan di antara tumpukan sampah, sementara ibu-ibu mereka mengantri demi segenggam beras dan sebotol minyak goreng.
Ya, kita bicara tentang Indonesia, tanah air yang katanya kaya raya, tapi penuh luka. Di sini, negara tak lagi menjadi pelindung, melainkan dalang yang dengan cerdik memelihara penderitaan rakyatnya sendiri.
Transaksi Murah di Bawah Meja
Puluhan hingga ratusan (mungkin) warga mengantri di sebuah pinggiran jalan, tangan mereka gemetar memegang pulpen untuk menandatangani petisi dukungan UU TNI yang baru—undang-undang yang memperluas cengkeraman militer ke ranah sipil, yang bisa saja menginjak-injak hak mereka sendiri. Nah yang jadi pertanyaan, “Mengapa mereka mau memberikan tanda tangan?”. Saya yakin banyak di antara mereka yang tidak paham, namun bukan berarti mereka setuju dengan UU TNI yang baru.
Video viral di X menangkap momen antrian tanda tangan mereka, mungkin saja ada seorang ibu tua dengan wajah keriput berkata, “Mau nolak gimana? Perutku dan anakku lapar.” Bansos yang diberikan dengan ditukar dengan tanda tangan, merupakan sebuah fenomena pelik nan menyedihkan. Mereka yang miskin dan bodoh dimanfaatkan, suara mereka dibeli dengan sekantong sembako.
Di dalam teori vote buying yang dikemukakan oleh Susan Stokes (2005), menunjukkan bagaimana elit politik memanfaatkan kemiskinan untuk membeli dukungan dengan imbalan sepele—barang yang habis dalam seminggu, tapi meninggalkan bekas seumur hidup. Data dari BPS (2024) mencatat ada sekitar 500.000 jiwa di Jakarta yang masih miskin, hidup di bawah garis kemiskinan dengan standar Rp 800.000 per bulan. Mereka adalah mangsa empuk, korban dari sistem yang tahu bahwa perut lapar tak punya waktu untuk membaca Pasal-Pasal di dalam Undang-Undang.
Dengan tingkat pendidikan yang rendah—hanya 36% warga Jakarta Timur yang tamat SMA (Dinas Pendidikan DKI 2023)—mereka tak punya daya untuk bertanya, “Apa yang akan terjadi padaku besok?” kenyataan ini bukan sekadar transaksi murah, melainkan pemerkosaan nurani yang disamarkan sebagai kebaikan.
Pencitraan di Atas Penderitaan
Lalu ada Gibran, sang pangeran muda dari dinasti politik Jokowi, yang pada 15 Januari 2025 menggelar aksi bagi-bagi 10.000 kotak susu dan sembako di Solo dan di Jakarta. Di depan kamera, ia tersenyum lebar, menyerahkan paket bantuan. Media sosial banjir pujian dengan narasi “Pemimpin muda yang peduli rakyat!” Tapi coba kita tarik napas dalam-dalam dan lihat lebih dekat. Bagi-bagi bansos ini bukan tentang kebaikan hati, tapi sandiwara politik yang pahit.
Penelitian IFPRI (2020) mengungkapkan bahwa, bantuan pangan seperti susu hanya mengatasi lapar sementara, jika tanpa pendidikan atau lapangan kerja, kemiskinan tetap menganga. Angka stunting di Indonesia masih 21,6% (Kemenkes 2024), dan Gibran sepertinya tahu akan hal itu. Namun ia memilih jalan pintas, meniru resep ayahnya: membungkam rakyat dengan barang, lalu memanen simpati mereka di bilik suara.
Bayangkan ibu-ibu itu, yang matanya berbinar melihat kotak susu untuk anaknya yang kelaparan. Mereka tidak tahu bahwa di balik senyum Gibran, ada kalkulasi dingin, setiap tetes susu adalah investasi untuk kekuasaan, setiap terima kasih adalah suara yang dibeli. Sekali lagi, ini bukan soal kepedulian, tapi soal eksploitasi yang dibungkus dengan senyuman.
Sumber: Hera N
