Penetapan Peraturan DPRP Papua Pengunungan Tentang Tata Tertib DPRP Papua Pengunungan Tahun 2025
Wamena, Provinsi Papua pengunungan - Neodetik.news || Dalam rangka penetapan peraturan Dewan perwakilan rakyat (DPRP) Papua Pengunungan tentang Tata Tertib DPR provinsi Papua pengunungan 2025. PJ Gubernur Papua pengunungan, Dr, Velix Vernando Wanggai, S.IP.,M.P.A. Pun turut hadir dalam rapat tersebut, dilaksanakan gedung Pilamo Baliem wamena Senin, 17/03/2025
Setelah Usai rapat, Wanggai, Sampaikan kepada Sejumlah wartawan bahwa saya sebagai pimpinan mengucapkan salut kepada pimpinan DPRP dan Pansus yang telah bekerja sejak 7 Januari 2025 hingga sampai saat ini pada tanggal 17/03 2025 yang telah menghasilkan draf Tata tertib DRPP provinsi Papua pengunungan.
Kami bersyukur Tadi telah tetapkan tatib sehingga nanti ada internal kami proses dan tetapkan menjadi peraturan daerah pemerintah provinsi Papua pengunungan, ujarnya
Bagaimana kami memaknai tatib yang telah tetapkan ini sebagai sebuah pintu awal mengetahui pola kerja, mekanisme tata kelola DPR dan juga mekanisme konsultasi, koordinasi antara pimpinan eksekutif dan legislatif karena mekanisme ini sebagai sebuah pendoman awal bagi kita untuk kerja. Ujarnya
Tambahnya, Wanggai, Tatib ini pertama adalah sebuah panduan awal untuk mengetahui bagaimana pola kerja kita semua secara internal maupun eksternal. Kemudian yang kedua adalah dengan kehadiran ini maka, kami internal eksekutif juga akan lebih siap untuk mengetahui untuk posisi kelembagaan dan komposisi orang per-orang anggota dewan perwakilan rakyat (DPRP) Papua pengunungan yang akan duduk di komisi-komisi, badan musyawarah, badan penganggaran dan badan kehormatan, sehingga bisa mengetahui bagaimana substansi kebijakan yang nanti akan dibahas dari waktu ke waktu. Apakah subtansi kebijakan yang terkait dengan peran pembuatan regulasi dalam bentuk perda. Kemudian mengetahui subtansi kebijakan sisi anggaran terutama pengawasan APBD di tahun 2025, dan juga dari sisi kerangka perencanaan kedepan baik dalam bentuk RPJMD tahun anggaran 2024-2029, berbagai kebijakan-kebijakan lain yang dipanyungi perda daerah.
Tatib ini sebagai jembatan untuk bagaimana mengelola aspirasi dan juga kemudian di bawahkan oleh DPRP kepada pemerintah provinsi Papua pengunungan, kami mengetahui bahwa fungsi DPR sebagai fungsi aspiratif. "Aspirasi dari berbagai sumber sosial yang menyalurkan berbagai aspirasi dari masyarakat yang dibawakan oleh DPRP kemudian aspirasi itu di bahas bersama ditingkat pemerintah provinsi, Sehingga kesepakatan kita akan menjadi kebijakan, program-program, ataupun menjadikan aturan", ujarnya, Wanggai
Salah satu advokasi yang kami bahas sebelumnya adalah advokasi tentang aspirasi para pencaker CPNS yang akan kita bawah ke Jakarta. Bagaimana dari sisi perjuangan kita untuk nasip para pencakar ini. lebih lanjut, "Kita akan melihat bersama bahwa dari pusat berikan jumlah kuata 1.000 ini jangan di hilang jika tidak diisi", pungkasnya, Wanggai
Tambahnya, Wanggai, bahwa terus advokasi agar kita juga dana bagi hasil tidak hanya papua tengah, tetapi juga kepada pemerintah provinsi Papua pengunungan itukan advokasi bersama, awalnya dengan kehadiran tata tertib ini sebagai makna kerja-kerja program pemerintah provinsi Papua pengunungan.
Wanggaipun, turut sampaikan, sebelumnya kami sebagai pimpinan telah melakukan pemetaan terhadap beberapa aset-aset yang dianggap layak dalam bentuk bangunan yang ada di Jayawijaya ini, baik yang asetnya kabupaten maupun aset milik swasta, ada satu dua hotel yang kita ingin sewa dan kita akan gunakan menjadi kantor DPRP Papua pengunungan, tetapi berkembangan terakhir kita akan lihat ada dinamika untuk lantik bapak Gubernur baru terpilih akan berkantor satu tempat diluar kantor gubernur sekarang, sehingga mungkin kita akan minta kantor gubernur ini ubah menjadi kantor DPR, kita bahas hari ini dan kita akan terus lanjut sampaikan kepada pimpinan Dewan, sehingga bersamaan dengan alat kelengkapan akan terbentuk supaya pertemuan-pertemuan komisi, badan anggaran, badan legislasi maka, sudah memiliki kantor dewan perwakilan rakyat (DPR), akan tetapi kami belum bisa putuskan. "Pemerintah provinsi Papua pengunungan sementara ada konsep kantor DPR akan lebih representatif". (Tutup)
Reporty : Saranus kogeya
