Melalui kebijakan awal untuk acara pesta rakyat ini mulai terlihat perbedaan kepemimpinan sebelumnya.
Acara apapun yang melibatkan masyarakat luas bupati sebelumnya memaksa desa-desa sumbang babi dan ujung-ujungnya sasaran pada dana desa, sehingga dana desa yang seharusnya menggunakan untuk pembangunan kampung tidak dilakukan. Lebih ane lagi laporan yang dibuat oleh pendamping. Bukannya sesuai penggunaan uang justru jadinya laporan vipti.
Kegiatan awal Bupati dan wakil Bupati Jayawijaya melalui pesta rakyat pemerintahlah yang menyiapkan anggaran dan Justru Bupati secara terbuka berpesan agar tidak membawa isu jabatan dengan sumbangan wam (babi), karena “ada isu bahwa sumbang wam (babi) untuk dapatkan jabatan, hal seperti ini tidak akan pernah terjadi karena reformasi birorkasi sudah masuk dalam program kerja 100 hari kita. Kita akan tata pemerintahan yang lebih baik” (bangkitbersatumembangun.com). Berarti benar bahwa desa tidak dapat menyumbangkan babi dalam pesta rakyat ini, hal ini menunjukan bahwa kepemimpinan anak daerah berbeda dengan kepemimpinan bukan dari anak daerah.
Langka awal ini menunjukan bahwa, roh lemba Balim sedang dikembalikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya.
Dengan demikian untuk kembalikan Roh Balim seutunya masyarakat Balim Jayawijaya mengharapkan, selain evaluasi kinerja SKPD bersihkan kotoran dalam massa jabatan Bupati sebelumnya, termasuk; penggunaan dan covid 19, indikasi pendepositoan APBD, Pembangunan Gedung Rumah sakit, Pembayaran Honor karyawan ruma sakit yang perna tidak dibayarkan hingga tenaga honorer lakukan aksi, pajak pesawat yang seharusnya sebagai pendapatan daerah kab. Jayawijaya namun belum perna bayar, dana subsidi pesawat barang, Penyaluran hingga penggunaan dana desa yang selama ini dibuat laporan vifti oleh pendamping serta pengangkatan K2 baru-baru ini yang didominasi oleh non honorer.
Karena beberapa hal yang diungkapkan diatas ini adalah bagian penting yang selama ini masyarakat merindukan sekaligus untuk mendukung pemerintahan yang bersih dalam kepemimpinan Bupati dan wakil Bupati di periode 2025-2030.
Hal tersebut disampaikan oleh Boni Pontius Yelipele, salah satu Pemuda Jayawijaya, melalui via telepon kepada awak media.
Tim
