Langsa-aceh, neodetik.news || Mengenai permasalah keluarga wartawan yang merasa kurang untuk mendapatkan pelayanan di dalam bentuk pengobatan yang dilakukan oleh pihak RSUD Langsa, hal ini memicu keritikan keras oleh saudara Zulfadli. S.sos.i.MM selaku pendiri LSM Bungoeng Lam Jaroe.
Dimana dirinya sangat kecewa kepada pihak RSUD Langsa mengenai permasalahan itu.
Seharusnya stok obat jangan sampai terjadi kekurangan. bagi saya salah satu seorang aktivis di kota langsa di dalam saya mencermati hal ini saya punya asumsi tersendiri dan hal ini tidak menutup adanya dugaan pengaruh dari intruksi pusat atas pemotongan anggaran disetiap daerah-daerah seluruh nusantara untuk pembayaran utang negara indonesia kepada negara lain dan itu bisa terimbas ke perekonomian pemerintah kota Langsa dan hal itu pun tidak menutup kemungkinan anggaran obat pun salah satu dampak sasarannya.
Sebenarnya anggaran daerah kota langsa itu sangatlah minus, karena di daerah kota langsa sangat kurang penghasilan pendapatan daerahnya.
Kemudian Zulfadli.S.sos.i.MM menambahkan kembali. Masyarakat kota Langsa harus tau kenapa daerah kota Langsa terkesan lamban di dalam proses pembangunan dan mensejahterakan masyarakatnya. ini dikarenakan adanya dugaan pemotongan anggaran dari pusat ke setiap daerah-daerah dan pemerintah kota Langsanya sendiri pun kurang pandai bisa mendongkrak nilai PAD daerahnya, sehingga terjadinya gesekan antara uang masuk dan uang keluar yang tidak sesuai di dalam tanda kutip (tidak seimbang)
Kemudian Zulfadli melanjutkan kembali. Masyarakat kota Langsa harus wajib tau mengenai penyaluran uang anggaran pendapatan kota Langsa kemana saja di peruntukan dan buat apa uang tersebut. disinilah saya akan jelaskan sepenuhnya ujar Zulfadli.S.sos.i.MM selaku pendiri LSM Bungoeng Lam Jaroe.
pendapatan asil daerah itu di singkat PAD dan pendapatan itu banyak diperuntukan ke DPR kota Langsa untuk membayar gaji mereka berserta Untuk membayar uang program DPR kota Langsa dan untuk membayar gaji honorer daerah.
Biasanya masyarakat kota Langsa hanya sebahgian yang tau mengenai hal ini (tidak semua tau) bahwa gaji DPR Kota Langsa berserta program-programnya itu yang bayar pakai hasil pendapatan daerah kota Langsa itu sendiri, sementara asil pendapatan daerah sendiri minim sehingga tidak menutup kemungkinan anggaran disetiap kantor-kantor kota Langsa banyak terjadi adanya pemotongan anggaran (di kotak Katik) dan bahkan kebanyakan anggaran ASN yang di teransper dari pusat selalu menjadi korban di daerah dan hal ini pernah di hadapi oleh daerah kabupaten Aceh Timur sekarang ini. Ujar Zul dalam berita ini.
Bagi saya terjadinya kisruh di di dalam tubuh DPR kota Langsa, hal ini tidak menutup kemungkinan adanya bentuk dugaan sandiwaranya mereka untuk menutupi kasus kekurangan anggaran di kota Langsa. Ujar Zulfadli.S.sos.i.MM.
(Red)
