Pengamat menganggap ini menjadi tanda kembalinya Orde Baru melalui dwifungsi militer yang "sangat berbahaya bagi masyarakat".
Para pengamat melontarkan kekhawatiran ini setelah melihat kecenderungan Prabowo melibatkan TNI dalam berbagai program pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis hingga upaya penguatan ketahanan pangan.
Pekan lalu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, juga menunjuk anggota aktif TNI, Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya, sebagai direktur utama Bulog.
Peneliti Imparsial, Hussein Ahmad, melihat pelibatan TNI di program-program dan jabatan sipil ini "berpotensi meningkatkan bentrokan antara aparat dan masyarakat".
Hussein juga menganggap pelibatan TNI yang terlalu banyak dapat membuat konsentrasi militer terpecah, sehingga pertahanan Indonesia melemah.
"Pemerintahan sedang menggadaikan keselamatan masyarakatnya dengan menarik-narik militer ke ranah sipil," ucap Hussein.
Lebih jauh, peneliti ISEAS-Yusof Ishak Insitute, Made Supriatma, menganggap situasi ini dapat mengganggu sistem sosial masyarakat yang sudah terbentuk sejak masa Reformasi, setelah dwifungsi militer dihapuskan.
Pemerintah tak banyak bicara soal kritik ini. Namun, di DPR, pembahasan revisi Undang-Undang TNI yang berpotensi meligitimasi perluasan peran militer terus berlanjut.
Seperti apa jejak pelibatan militer di ranah sipil ala Prabowo?
Bagaimana aturan pelibatan militer di ranah sipil?
Apa indikasi kuat pelibatan militer ini ke ranah sipil ini sebagai sinyal kembalinya 'dwifungsi ABRI' ala Orde Baru?
Sumber foto: ANTARA
