Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kementerian Pertahanan, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak ikut dipangkas, sehingga memicu reaksi dari masyarakat karena dianggap lebih mengutamakan sektor keamanan daripada kesejahteraan publik.
Beberapa hari terakhir ini saya bertanya-tanya, “Kenapa bisa anggaran untuk keperluan masyarakat dipangkas, sedangkan untuk keamanan tidak?”
"Di sisi lain, terjadi carut marut kebijakan seperti pembatasan pembelian LPG 3 Kg yang menimbulkan efek keresahan hingga kematian, yang akhirnya kebijakan itu dicabut oleh Prabowo. Saya pun sempat mencuitkan statement di akun X saya, bahwa saya merasa ada upaya sabotase atas berbagai kebijakan yang berhubungan dengan efisiensi anggaran ini.
Nah yang jadi pertanyaan saya selanjutnya yaitu,
“Apakah ada potensi sabotase yang bertujuan untuk menciptakan chaos? Untuk mengguncang stabilitas pemerintah? Dan, apakah hal ini dapat memicu terciptanya rezim yang baru?”.
Tim redaksi
