Yang di utarakan oleh menkeu tentang peringatkan-aceh-dan-6-kabupaten-lainnya yang bakalan terancam dan tertunda dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH)
surat itu di peringatkan kepada Pemerintah Aceh dan enam kabupaten/kota lainnya, yaitu:
Aceh Selatan,
Aceh Singkil,
Aceh Tenggara,
Aceh Tamiang,
Subulussalam dan termasuk
Kota Langsa.
Surat peringatan tersebut bernomor S-1/MK.7/2025 dan bertanggal 6 Februari 2025. Dalam surat tersebut, Menteri Keuangan menegaskan bahwa Pemerintah Daerah harus menyampaikan IKD berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 31 Januari 2025.
Apabila Pemerintah Daerah tidak menyampaikan APBD Tahun 2025, maka Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan akan memberikan peringatan tertulis yang diterbitkan paling lama 15 hari kerja. Selain itu, apabila dalam jangka waktu 30 hari setelah diterbitkannya peringatan tertulis Pemerintah Daerah masih belum menyampaikan APBD Tahun 2025, maka Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan menetapkan sanksi berupa penundaan penyaluran DAU atau DBH sebesar 25 persen setiap bulannya hingga dipenuhinya penyampaian APBD dimaksud.
Surat peringatan tersebut ditandatangani oleh Luky Alfirman, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
Dengan demikian, diharapkan Pemerintah Daerah dapat memenuhi kewajibannya dalam menyampaikan APBD Tahun 2025 dan menghindari sanksi yang telah ditetapkan.
Sumber: nanggorotribunnews.com
( Zul/Aceh)
