Dapat dijelaskan bahwa efek yang akan timbul karena pemangkasan anggaran belanja hanya dari satu Kementerian saja bisa menimbulkan efek luar biasa daya rusaknya, sebagai contoh Kementerian PUPR misalnya, Bagi orang-orang yang mempelajari ilmu ekonomi pasti sudah bisa melihat efek mengerikan imbas pemotongan anggaran ini, yang mana justru tidak berbanding lurus dengan janji kampanye Prabowo tentang pertumbuhan ekonomi yang katanya, tembus hingga 8%.
Sebagai bahan informasi, Kementerian PUPR mendapatkan pemotongan atau pemangkasan anggaran sebesar Rp 81,38 triliun. Nah imbas dari efisiensi ini, ada beberapa proyek penting yang akhirnya terhenti seperti anggaran untuk pemeliharaan jalan, waduk, bendungan, hingga jembatan. Sedangkan, untuk waduk, bendungan, serta jembatan sendiri jika tidak dilakukan pemeliharaan secara rutin maupun berkala, akan menyebabkan masalah-masalah yang baru
ANCAMAN BENCANA
Seperti yang sudah saya singgung di atas, waduk serta bendungan memerlukan pemeliharaan yang rutin karena jika tidak dilakukan, kerusakan akan terjadi lebih cepat dan bisa membahayakan Masyarakat. Ancaman banjir akibat jebolnya waduk maupu bendungan akan sangat merugikan Masyarakat dan negara, di mana rantai distribusi akan terhambat, masyarkat yang terdampak akan mengungsi, hingga berhentinya aktivitas ekonomi di wilayah yang terdampak.
Nah, dengan adanya potensi atau ancaman bencana akibat tidak terpeliharanya waduk, bendungan, hingga jembatan, seharusnya pemerintah lebih teliti dalam memangkas anggaran Kementerian PUPR. Efisiensi memang bagus, namun jika dilakukan tanpa studi yang mendalam serta proses yang detail, akan merugikan masyarakat. Nah yang jadi pertanyaan, ”Apakah tidak ada satu orang pun yang mengingatkan Prabowo tentang adanya potensi atau ancaman bencana akibat pemangkasan anggaran di PUPR ini?”.
Ketika sebuah proyek pemeliharaan anggarannya dipangkas, akan menimbulkan efek domino yang justru merugikan masyarkat. Misalnya, anggaran pemeliharaan jalan dipangkas sedangkan di suatu daerah banyak sekali jalan rusak yang harus segera diperbaiki. Namun, dengan pendanaan yang tidak mencukupi, pemerintah daerah akhirnya membiarkan saja jalanan itu tetap rusak.
Nah yang jadi pertanyaan selanjutnya, “Bagaimana jika jalanan yang rusak itu memakan korban jiwa?”.
ANCAMAN GELOMBANG PHK
Guna memelihara infrastruktur maupun membuat infrastruktur yang baru, Kementerian PUPR pastilah menggandeng BUMN serta kontruktor swasta. Nah, ketika anggaran dipangkas dan banyak proyek yang berhenti, akan membuat BUMN dan swasta meradang. Pasalnya, ketika kontrak mereka dibatalkan, mereka akan menurunkan angka serapan tenaga kerja di mana, akan semakin banyak pengangguran di Indonesia imbas kebijakan efisiensi anggaran ala Prabowo ini. Selain itu, ketika proyek-proyek yang belum berjalan dibatalkan, akan menimbulkan efek berupa pemutusan hubungan kerja.
Saat ini di Indonesia, mencari pekerjaan yang layak sangatlah sulit karena adanya kecurangan dalam proses perekrutan. Belum lagi soal persyaratan seperti batas usia di mana, jika ada seorang karyawan yang diputus hubungan kerjanya oleh kontraktor imbas efisiensi ini dan umurnya sudah kepala empat, ia akan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang baru karena terhalang batas usia dalam melamar pekerjaan.
Bayangkan, akan ada berapa banyak PHK dan pengangguran baru akibat kebijakan yang mengundang chaos ini? Seharusnya Prabowo lebih mengedepankan realistis, menggunakan logika berpikirnya dengan jernih sebelum membuat kebijakan efisiensi anggaran yang justru akan menjadi masalah baru bagi pertumbuhan ekonomi.
EKONOMI MAKRO
Ketika kontaktor tidak lagi mempunyai proyek imbas kebijakan yang tanpa perhitungan ini, akan mengakibatkan penurunan daya beli. Misalnya kalian seorang kontraktor yang biasa membeli barang-barang guna keperluan operasional proyek yang sedang kalian kerjakan, lalu proyek tiba-tiba dibatalkan dan barang-barang operasional yang biasa kalian beli tadi tidak laku. Nah masalahnya, anggap saja ada 100 kontraktor yang terkena imbas atas pemangkasan anggaran ini, kalian bisa bayangkan sendiri sudah berapa ratus miliar perputaran uang yang berhenti akibat pembatalan proyek pada 100 kontraktor ini.
Prabowo Subianto dengan gemoynya berkata bahwa ia akan membawa ekonomi Indonesia tembus 8%, sedangkan dengan berkurangnya perputaran uang yang beredar pada sektor infrastruktur, akan membuat pertumbuhan ekonomi menurun. Dan ketika terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi, akan menciptakan turunnya daya beli masyarakat sehingga Indonesia akan kembali mengalami deflasi.
Nah bicara tentang deflasi, efek lain yang muncul ialah tentang ketidakpastian investasi. Coba pikir, investor goblok mana yang sudi menanamkan modalnya di negara yang minim proyek? Mereka akan mencari negara lain yang sedang gencar melakukan pembangunan, sehingga jika ketidakpastian investasi ini terus saja memburuk, Indonesia akan bubar seperti yang pernah dikatakan oleh Prabowo sendiri ketika masih menjadi rivalnya Jokowi.
KESIMPULAN
Kebijakan tentang efisiensi anggaran memang bagus guna menyehatkan APBN, namun jika efisiensi ini diotaki oleh orang yang tolol, maka satu negara yang akan merasakan dampak negatifnya. Ancaman bencana akibat tidak terpeliharanya waduk, bendungan, jembatan, serta jalan, akan semakin melemahkan kepemimpinan Presiden Prabowo. Di sisi lain, imbas dari tidak terpeliharanya infrastruktur, akan membuat masyarakat selangkah lebih dekat dengan kematian.
Nah, bayangkan, jika ada banyak orang yang mengalami kecelakaan hingga meninggal dunia akibat tidak terpeliharanya infrastruktur, negara akan semakin boncos karena diharuskan memberikan santunan kepada masyarakat yang meregang nyawa akibat infrastruktur yang rusak.
See? Kebijakan efisiensi anggaran ini akan menimbulkan efek domino padahal, efisiensi ini hanya berasal dari satu kementerian saja. Nah, bagaimana jika banyak kementerian menimbulkan efek dominonya masing-masing? Tentu luar biasa efek bencana yang ditimbulkan.
Sumber : Hara Nirankara
Reporter : Sudarsono Dars
