Foto: Tangkap layar akun sosial media Instagram @khofifah.ip ,/ neodetik.news
Surabaya,neodetik.news_Dalam menghadapi kebijakan efisiensi anggaran yang dilayangkan oleh pemerintah pusat, Khofifah Indar Parawansa, selaku Gubernur Jawa Timur siapkan perumusan strategi innovative financing atau pembiayaan inovatif. Hal itu disampaikan usai mengikuti serangkaian kegiatan retret kepala daerah yang digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang, sejak Jum’at (21/2/25) lalu.
Dilansir dari media antaranews.com, dalam acara tersebut, Khofifah menerima materi dari Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Mendapati hal itu, dirinya merespon materi tersebut dengan mengarahkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur untuk merumuskan strategi yang senada dengan kebijakan pemerintah pusat.
"Ibu Menkeu menekankan bahwa pemerintah daerah tidak seharusnya sepenuhnya bergantung pada APBN. Ada berbagai alternatif pembiayaan yang dapat dijalin melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan optimalisasi pendapatan dari BUMD (Badan Usaha Milik Daerah)," ujar Khofifah, disitat dari antaranews.com.
Menurutnya, strategi itu penting guna menanggapi kebijakan efisiensi yang diatur dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 dan Surat Edaran Menteri Keuangan No. 900/833/SJ. Selain itu, Khofifah juga meminta wakil gubernur, sekretaris daerah, serta BUMD agar segera merespons serta mengoordinasikan langkah tindak lanjutnya.
"Alhamdulillah, respons cepat diberikan oleh pak Wagub dan pak Sekda, yang langsung menindaklanjuti dengan diskusi intensif hingga dini hari," lanjutnya.
Menghadapi keterbatasan anggaran ini, Khofifah menekan agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih digencarkan dengan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi tanpa memberatkan masyarakat. Selain itu pembenahan pola belanja pemerintah menjadi prioritas agar lebih efektif dan efisien.
"Salah satu bentuk innovative financing adalah dengan menggali sumber pembiayaan dari berbagai pihak, termasuk dunia usaha, BUMN, dan BUMD, serta memanfaatkan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan mengembangkan Dana Abadi Daerah," ujar Khofifah.
Sementara itu, program Pemprov Jatim yang telah berjalan sesuai dengan innovative financing tersebut meliputi pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Umbulan, bantuan permodalan usaha mikro melalui kerja sama dengan Baznas, dan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) dari dunia usaha dan BUMN/BUMD.
"Penerangan jalan di Kabupaten Madiun yang dilakukan dengan skema KPBU menjadi contoh nyata yang akan terus kami optimalkan ke depan," terangnya.
ia juga memastikan, bahwa efisiensi anggaran tersebut tidak akan mengurangi alokasi bagi sektor yang menjadi prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, dan penyaluran bantuan sosial.
"Kami pastikan efisiensi ini tidak akan mengganggu pelayanan yang langsung menyentuh masyarakat," ujarnya.
Khofifah meminta agar jajaran Pemprov Jatim terus membangun koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan agar Jawa Timur mendapatkan rekomendasi terbaik mengenai kebijakan fiskal daerah.
Menutup pernyataannya, ia mengapresiasi seluruh pemateri selama retret itu berlangsung.
"Terima kasih kepada Ibu Menkeu, Bapak Mendagri, dan seluruh jajaran kementerian yang telah memberikan materi bermanfaat. Insya Allah, akan kami tindak lanjuti sebaik-baiknya," tukasnya.
Reporter: Romzul Fannani
