Muis mengatakan, pemerintah perlu mempertimbangkan mekanisme pemotongan gaji tunjangan para pejabat Kementerian dan anggota DPR-RI untuk pembiayaan MBG. Jadi tidak perlu lagi gunakan gaji dana zakat.
“Rakyat butuh aksi nyata pengorbanan para pejabat negara dalam mendukung program ini, bukan hanya rakyat biasa yang dipalak dan didesak untuk mendukung,” tegas Muis Papua muslim,yang juga pimpinan Redaksi neodetik.news
Terlebih, anggaran APBN yang dialokasikan sebesar Rp 71 triliun itu hanya cukup untuk program MBG berjalan selama enam bulan. Sehingga, prospek jangka panjang setelah itu harus dipikirkan secara sistematis dan humanis.
“Kami justru menolak jika anggaran ini banyak diambil dari potongan anggaran bagi pendidikan dan sektor strategis lainnya, kehidupan bernegara kita bukan hanya mengenai makan siang saja.
Permasalahan pemerataan pendidikan, jaminan kesehatan serta kebutuhan primer lainnya jangan sampai dilupakan, tegas Muis
Menurut Muis , mengalokasikan anggaran dari pemerintah daerah juga tidak bijak dalam membangun visi Indonesia yang berkeadilan di setiap sudut daerah. Karena tidak semua daerah memiliki APDB yang besar dan proporsional.
“Apalagi, usul untuk pemerintah daerah menyisihkan sekian APBD untuk pembiayaan program MBG ini patut dipertimbangkan,” ujar Muis .,
Apalagi, kebutuhan pembangunan daerah juga harus menjadi prioritas. Sehingga evaluasi pada aspek teknis juga perlu diperhatikan. Yang ditakutkan alokasi APBN puluhan triliun tidak tepat sasaran, pungkasnya.
Tim Redaksi
