Pada pertemuan antara massa aksi dan perwakilan Pemprov Jambi di kantor Gubernur Jambi, Kamis 30 Januari 2025 mendapatkan beberapa informasi penting yang dapat disampaikan ke ruang publik diantaranya,
Massa aksi mahasiswa mengetahui bahwa terdapat 117 IUP tentang batu bara yang ada di Jambi, namun tidak dijalankan dengan maksimal sehingga menimbulkan polemik di tengah masyarakat dan menanyakan transparansi dari 117 IUP tersebut serta menuntut Jalan Khusus Batu Bara dan menanyakan progres serta “bentuk dan lokasi” jalan tersebut.
Di informasikan bahwasanya Asisten 1 Provinsi Jambi (Arief Munandar) menyatakan bahwa Pemprov Jambi berkomitmen untuk penyelesaian polemik yang terjadi, namun Pemprov dan gubernur Jambi "masih terhalang beberapa kendala akan kesulitan perusahaan "3 IUP yang menangani jalan khusus batu bara"
Atas alasan tersebut sudah barang tentu menjadikan tanda tanya besar bagi para mahasiswa kenapa permasalahan tersebut terlalu sulit untuk kebijakan seorang gubernur? Apakah gubernur tidak bisa menangani korporasi yang ngeyel?
Berlanjut ke Kadis ESDM, atas pertanyaan mahasiswa mengenai jalan khusus angkutan batubara, beliau menyatakan bahwa pemerintah provinsi jambi sudah membentuk satgas percepatan jalan khusus batu bara (Hauling road) yang sudah di intruksikan harus selesai di tahun 2026, dimana pernyataan tersebut bertolak belakang atas pernyataan Pemprov Jambi saat aksi mahasiswa di sekitar pertengahan tahun 2024, yang justru menyatakan selambat-lambatnya akan selesai di akhir tahun 2024.
Selain daripada itu, beliau juga mengomentari dari pernyataan mahasiswa diatas memang ada 117 IUP batu bara namun yang aktif hanya 44 IUP dan berkomitmen menyelesaikan konflik, hanya saja yang 3 IUP menemui banyak kendala dalam proses nya, hal tersebut menjadi tanda tanya lagi bagi mahasiswa, ada apa dengan 41 IUP sisa nya? Beliau juga menyatakan sudah bekerja sama dengan Karo OPS Polda Jambi untuk menindak IUP yang “nakal”
Dari pertemuan-pertemuan tersebut diatas, mahasiswa juga menggali informasi perwakilan dari pemerintah yang turut hadir, beliau juga turut memberi pernyataan bahwa sejauh ini sudah ada pergub yang mengatur mengenai batu bara dan mobilisasi di jambi, namun dalam hal ini mahasiswa menanggapi dan tetap menuntut perda dan meminta kebijakan tegas dari Gubernur Jambi, Mahasiswa juga menuntut akan sebuah transparansi dari Pemprov Jambi dan instansi terkait dalam hal polemik batubara di provinsi Jambi, mahasiswa juga menanyakan prihal mengenai kapasitas (Mr.Y) yang "diduga mafia" dan tangan kanan oligarki di Jambi.
Aksi ini diakhiri dengan mahasiswa berjanji akan terus mengawasi permasalahan ini dan akan mendesak kepastian kebijakan sesuai hukum dan peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia tentang pertambangan.
Reporter : NS. Paradila Alkaff
