Dalam orasi yang disampaikan para demonstran, mereka mengajukan tiga tuntutan utama yang dianggap perlu mendapatkan perhatian mendalam dari para anggota dewan.
Abd Karim, Koordinator aksi, mengungkapkan tiga tuntutan tersebut. Pertama, mahasiswa mendesak ketua DPRD Sumenep untuk segera memanggil Tenaga Ahli (TA) anggota dewan Dapil 8 dari Fraksi PKS, mengenai pernyataan kontroversial yang disebar di media sosial.
Karim mengungkapkan, bahwa pernyataan tersebut sama sekali tidak mencerminkan moral yang semestinya dimiliki anggota legislatif dan dapat merusak dinamika gerakan mahasiswa di Kepulauan Sapeken, Sumenep.
“Kami menuntut Abdurrahman Irham yang menjabat sebagai Tenaga Ahli anggota dewan Dapil 8 dari Fraksi PKS, untuk segera memberikan klarifikasi atas pernyataannya, meminta maaf kepada publik, serta dipecat sebagai Tenaga Ahli,” ungkapnya.
Kedua, mahasiswa meminta Ketua DPRD Sumenep agar anggota dewan segera melakukan tes urin, guna memastikan mereka terbebas dari penyalahgunaan narkoba. Hal ini diusut karena adanya beberapa anggota dewan yang terjaring dalam kasus peredaran narkoba, dan berpotensi merusak reputasi dan integritas lembaga legislatif.
Ketiga, mereka menuntut Ketua DPRD Sumenep untuk segera memenuhi janjinya memberantas praktik prostitusi di kota Sumenep. Seperti halnya yang terjadi di beberapa bulan lalu di Kecamatan Ambunten.
Kericuhan terjadi ketika para mahasiswa gagal menemui Ketua DPRD Sumenep untuk melakukan dialog. Mereka merobohkan pagar dan membakar ban di lokasi Aksi Demonstrasi sebagai bentuk kekecewaan.
Reporter: Romzul Fannani
