Warga menolak jika di dekat lingkungan mereka berdiri sebuah hotel atau tempat penginapan.
Penolakan tersebut karena kekhawatiran warga jika nantinya penginapan kelas melati (Hotel AKR-red) tersebut menjadi sarang maksiat (prostitusi-red) oleh pasangan bukan suami istri.
“Alasannya, ya namanya hotel bisa saja jadi tempat maksiat, kami kan masyarakat awam, namanya hotel tidak mungkin nanyain buku nikah, paling hanya KTP aja,” tutur warga yang enggan disebutnya, Kamis (12/12/2024).
Apalagi kata dia, pembangunan AKR Hotel belum mengantongi izin dari masyarakat atau penduduk di sekitar.
Pasalnya, pemilik hotel AKR tidak pernah mensosialisasikan jika di lokasi tersebut akan berdiri sebuah hotel dan Cafe (Diskotik-red).
“Seharusnya sebelum mendirikan bangunan ya sosialisasi dulu. Ini tidak bilang, tau-tau sudah jadi dan terpampang plang nama itu (AKR Hotel),” ujarnya.
“Sudah 90 persen masyarakat menolak dengan memberikan tanda tangan,” sambungnya.
Ia berharap, Pemkot Sumut dan Pemkab Langkat segera meninjau persoalan tersebut. Jika hotel AKR tetap beroperasi, maka warga akan menggelar unjuk rasa.
"Yang berspekulasi jika masyarakat bertindak akan menimbulkan anarkis. Jangan salahkan masyarakat nanti, karena kami sudah menolak keberadaan hotel AKR tempat praktik prostitusi," kata tokoh agama yang enggan disebut jatidirinya kepada detiknewstb.com.
Saya pernah ke RT, Kelurahan/Desa bahkan sampai Porkopincam mengeluh keberadaan hotel AKR dijadikan tempat pelampiasan birahi bagi para pasangan diluar nikah untuk berbuat mesum.
Terpisah, pemilik Hotel AKR, Pok Beng memastikan, tidak akan ada fasilitas hiburan malam cafe AKR dan beredarnya miras.
“Memang awalnya ada warga yang keberatan karena berpikir nanti di situ (hotel) ada tempat minum-minum, diskotik, dan tempat hiburan.
Terpisah, warga khawatir, tapi wajar jika ada pro kontra. Tapi saya garis bawahi kalau di situ khusus penginapan dan cafe pasti terdapat pelanggaran hukumnya,” tegas salah seorang warga.
Tim Redaksi
