Hal tersebut disampaikan oleh Tokoh Pemuda Papua Tengah Musa Boma Kepada awak media ini melalui selulernya. Pada Minggu 17/11/2024
Ada beberapa politik praktis yang umum diterapkan antara lain:
1.Eksploitasi Sumber Daya Alam Penjajah seringkali fokus pada eksploitasi Sumber Daya Alam seperti tembaga, emas, dan minyak. Mereka membangun infrastruktur untuk mengekstraksi sumber daya ini dan mengirimkannya ke negara asal.
2.Asimilasi Budaya, Upaya dilakukan untuk mengubah budaya asli Papua dengan cara memaksakan bahasa, agama, dan sistem nilai penjajah Jahat Hal ini bertujuan untuk melemahkan identitas dan semangat perlawanan masyarakat Papua.
3.Pemisahan dan B
bagi belah Penjajah seringkali memprovokasi konflik antar suku atau kelompok masyarakat untuk mencegah persatuan dan mempermudah penguasaan.
4.Politik Devide et Impera dengan memecah belah masyarakat, penjajah lebih mudah mengendalikan dan mengeksploitasi mereka.
5.Propaganda melalui media dan pendidikan, penjajah menyebarkan propaganda untuk membenarkan tindakan penjajahan dan menanamkan rasa inferioritas pada masyarakat terjajah.Dampak Politik Kolonial di Papua politik-politik tersebut meninggalkan dampak yang sangat mendalam bagi masyarakat Papua.
6.Kerusakan lingkungan Eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah.
7.Kemiskinan dan ketidakadilan Masyarakat Papua menjadi miskin dan termarjinalkan, sementara keuntungan ekonomi dinikmati oleh penjajah dan segelintir elit lokal.
8.Konflik sosial Politik bagi belah dan propaganda memicu konflik sosial yang berkepanjangan.
9.Hilangnya identitas budaya Upaya asimilasi budaya mengancam kelestarian budaya asli Papua.
Situasi Papua Pasca Kemerdekaan Indonesia
Meskipun Indonesia telah merdeka, permasalahan di Papua belum sepenuhnya terselesaikan.
Beberapa isu yang masih menjadi sorotan adalah:
1.Otonomi Khusus Kebijakan otonomi khusus yang diberikan kepada Papua bertujuan untuk memberikan lebih banyak kewenangan kepada pemerintah daerah, namun implementasinya masih menghadapi banyak tantangan.
2.Konflik bersenjata beberapa kelompok separatis masih melakukan perlawanan bersenjata, meskipun intensitasnya telah menurun.
3.Pelanggaran HAM Kasus pelanggaran HAM masih sering terjadi, terutama di daerah-daerah yang dianggap rawan konflik.
4.Kompleksitas Masalah Masalah di Papua sangat kompleks dan tidak dapat disederhanakan.
5.Persepsi yang berbeda mengenai sejarah dan kondisi Papua saat ini sangat beragam, baik di antara masyarakat Papua sendiri maupun di antara kelompok-kelompok kepentingan lainnya.
Untuk itu para pembaca yang budimanan perlu adanya membangun sebuah kendaraan adanya dinamika politik praktis yang terus merujuk pada perpecahan keutuhan satu bangsa besar ini.
Disini bukan persoalan siapa yang akan terpilih menjadi Gubernur, walikota dan atau Bupati, akan tetapi dalam kontestasi ini bagaimana, pemimpin yang bisa membawa rakyat ke arah yang baik, dengan cara implementasi kebijakan kebijakan yang memproteksi terhadap hak-hak dasar orang Papua itu sendiri.
Dampak Negatif Politik Praktis, terhadap Bangsa yang Sedang dijajah, politik praktis di tengah situasi penjajahan seringkali membawa dampak negatif yang signifikan bagi bangsa yang dijajah.
Beberapa di antaranya adalah:
1.Perpecahan dan Konflik Politik Praktis seringkali dimanfaatkan oleh penjajah untuk memecah belah masyarakat pribumi.
Dengan menunggangi perbedaan suku, agama, atau kelas sosial, penjajah dapat melemahkan perlawanan dan memperpanjang masa penjajahan.
2.Eksploitasi Sumber Daya Politikus pribumi yang berkolaborasi dengan penjajah seringkali lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompoknya dari pada kepentingan bangsa secara keseluruhan. Hal ini dapat menyebabkan eksploitasi Sumber Daya Alam yang lebih intensif dan merugikan masyarakat luas.
3.Keterlambatan Pembangunan, fokus pada politik praktis yang bersifat jangka pendek dan kepentingan pribadi dapat menghambat pembangunan jangka yang panjang. Proyek-proyek pembangunan yang seharusnya berorientasi pada kesejahteraan rakyat seringkali terbengkalai atau dialihkan untuk kepentingan kelompok tertentu.
4.Korupsi dan KKN, Politik Praktis yang tidak sehat seringkali membuka peluang terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme.Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
5.Lemahnya Nasionalisme, Politik Praktis yang terlalu fokus pada kepentingan kelompok atau golongan tertentu dapat melemahkan semangat nasionalisme dan persatuan bangsa.
6.Ketergantungan pada Penjajah: Politikus pribumi yang berkolaborasi dengan penjajah seringkali menciptakan ketergantungan yang kuat pada penjajah, baik dalam hal ekonomi maupun politik.
Hal ini dapat memperpanjang masa penjajahan dan menghambat upaya kemerdekaan. Secara umum, politik praktis di tengah situasi penjajahan dapat memperparah penderitaan masyarakat, menghambat pembangunan, dan memperpanjang masa penjajahan.
Faktor-faktor yang Memperparah Dampak Negatif:
1.Intervensi Penjajah, Penjajah seringkali melakukan intervensi dalam politik internal bangsa yang dijajah untuk mempertahankan kekuasaan mereka.
2.Ketidakdewasaan Politik, Banyak politikus pribumi yang belum memiliki pengalaman dan pemahaman yang cukup tentang politik, sehingga mudah dimanipulasi oleh penjajah.
3.Kondisi Sosial, Ekonomi yang sulit seringkali mendorong masyarakat untuk mencari jalan pintas, mudah terpengaruh oleh iming-iming materi.
Untuk menghindari dampak negatif tersebut, diperlukan.
4.Kesadaran Nasional, penting bagi masyarakat untuk memiliki kesadaran nasional, yang tinggi dan tidak mudah terpecah belah.
5.Pemimpin yang Berintegritas, dibutuhkan pemimpin yang memiliki integritas tinggi, visioner, dan mampu mempersatukan bangsa.
6.Pendidikan Politik, Pendidikan politik yang berkualitas sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, tentang pentingnya berpartisipasi dalam politik secara bertanggung jawab.
Kontributor: Lambertus Magai
