Kualitas dasar SDMnya bagus, pembangunan lainya dapat terbangun dengan berkualitas pula, tetapi dasar SDM kualitasnya tidak bagus maka pembangunan lainpun tidak bagus juga, dan untuk mengangkat SDM adalah *sekolah* dan tenaganya *guru* namun sangat disayangkan.
Kemudian fisik daripada kualitas itu tidak bagus maka perlu ada perawatan, dan untuk persawan sasarannya ke bengkel. Ketika pekerja bengkel itu baik dan maka hasilnya terawat baik. Bengkel manusia yang dimaksudkan adalah *rumah* sakit dan tenaga bengkelnya adalah *perawat* .
Sangat disayangkan untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas SDM yang baik dari dasar hingga atasnya, sekalipun statusnya masih honor trus mempertahankan lima (5) sepulu (10), lima belas (15) hingga 20 tahun keatas, namun dapat dikorbankan oleh kepentingan politik.
Lebih banyak korbankan pengangkatan dari honorer K-2 Kabupaten Jayawijaya oleh *PJ Bupati Jayawijaya* *Tohni Mayor* demi kepentingan politik adalah tenaga honorer *guru* dan *perawa* .
Pemimpin daerah pejabat bupati yang mengorbankan penggerak pembangunan SDM Jayawijay ini, sangat tidak etis jadi pimpinan daerah.
Apalagi seorang PJ. Bupati THONI MAYOR yang perna rasakan bagimana suka dukanya tenaga pengajar.
Saya Boni P. Yelipele salah satu dari sekian banyak masyarakat Jayawijaya yang peduli korban Pengangkatan dari honorer K-2, menyampaikan kepada Bapak PJ. Bupati Jayawijaya, segerah klarifikasi dan kembalikan semua kepada benar - benar tenaga honorer yang mengabdi. Hal tersebut sekaligus memulikan nama baik Bapak PJ. Bupati.
Selain itu kepada lembaga kultur *Majelis Rakyat Papua Pegunungan* ( *MRP* ) untuk melihat persoalan Jayawijaya lebih khusus korban Pengangkatan tenaga honorer K-2 Jayawijaya didominasi anak daera yang dikorbankan oleh JP. Bupati Jayawijaya *THONI MAYOR* demi kepentingan politik.
Kepada teman-teman yang dapat dirugikan, jangan takut atas penjelasan yang mematikan tuntutan hak teman-teman.
Solusi dari sekian banyak diantaranya;
1. Pendingkan atau batalkan yang sudah diumumkan.
2. Sandingkan data honorer dari setiap OPD, disertai dengan bukti rekening koran pembayaran honor dari setiap bendahara kepada tenaga honorer, kemudian sandingkan dengan data dari BKPSDM Jayawijaya di BKN pusat.
Dengan demikian akan perjelas penyelesaian nya.
Sumber: Bonny P.yelipele
