Keheranan ini dikemukakan oleh Sekjen Koalisi Pembela Konstitusi dan Kebenaran (KP-K&K) Suta Widhya SH di sebuah pertemuan rutin Komunitas Cinta Pemilu Jurdil (KCP-JURDIL) Sabtu (5/10) pagi di Jakarta.
Menurut Suta, Rezim Joko Widodo tidak cakap dalam memilih menteri yang seharusnya paham tentang teknologi informasi. Ia asal angkat saja sesuai kebutuhan kekuasaannya dan tidak untuk kepentingan rakyat banyak.
"Apakah menteri yang diangkat sesuai selera oligarki hitam demi tujuan syahwat penguasa saja? Sehingga bukan untuk memajukan dan mencerdaskan bangsa tapi sengaja yang mau menuruti selera oligarki hitam untuk menciderai amanah rakyat?" Tanya Suta.
Berbagai spanduk dan sticker dipasang di jalan dan bus-bus Transportasi serti Trans Jakarta. Tampaknya bangsa ini hanya gagah di tingkat basa-basi tanpa penyelesaian konkret.
Pada Juni 2024 khalayak ramai dihebohkan oleh berita jebolnya Pusat Data Nasional (PDN) milik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akibat serangan siber ransomware mengakibatkan terganggunya layanan publik di berbagai instansi, termasuk layanan keimigrasian.
Efek dari down-nya server keimigrasian, terbuka peluang terjadinya penyelundupan orang, pemberangkatan korban perdagangan manusia, serta rusaknya validasi pendataan warga yang berimigrasi.
DPR menilai pernyataan pemerintah yang menyebut tak ada keterlibatan negara dalam pembobolan Pusat Data Nasional (PDN) Kementerian Komunikasi dan Informatika ( Kominfo ) adalah tindakan konyol. Pernyataan pelaku serangan siber aktor non negara disampaikan Menkominfo Budi Arie Setiadi.
Hingga tulisan ini diturunkan Budi Arie tetap dipelihara oleh Rezim ini. Bahkan ia melakukan tindakan konyol dengan bertindak seakan menjadi _public relations_ nya pemilik akun fufufafa dari situs kaskus. Tanpa sebuah tindakan pendalaman terlebih dahulu langsung membantah bahwa itu bukan milik Gibran yang diduga terpapar situs porno--sesuai analisa ahli telematika Roy Suryo.
Mau dibawa kemana negeri ini?
