Belakangan, untuk menghadapi serangan Ukraina yang didukung persenjataan penuh oleh NATO, Rusia memperbaharui doktrin penggunaan senjata nuklirnya dengan memperluas legitimasi definisi penggunaan nuklir Rusia untuk menjaga keamanan Nasional Rusia. Doktrin itu berupa opsi untuk menggunakan senjata nuklir Rusia, dalam rangka menghadapi serangan negara non nuklir (Ukraina) yang didukung penuh oleh negara pemilik senjata nuklir (NATO/AS, Inggris, Perancis).
Terhadap doktrin terbaru ini, AS mengecamnya tanpa memberikan klarifikasi untuk mengurangi intervensi dengan menarik diri dari keterlibatan perang Ukraina. AS hanya mengecam Rusia tanpa memberikan tanggapan evaluasi atas keterlibatan AS selaku negara yang memiliki nuklir, yang memberikan dukungan penuh kepada Ukraina dalam perang menghadapi Rusia.
Sementara itu, Presiden Rusia Vladinir Putin dalam sebuah wawancara media berusaha membangun legitimasi penggunaan nuklir Rusia dengan alasan melindungi keamanan Nasional Rusia dari setengah Amerika dan NATO-nya. Putin juga mengkritik AS sebagai negara pertama yang mengembangkan nuklir untuk senjata, AS juga yang pertama kali menggunakan nuklir untuk menyerang Jepang, sehingga menjadi hak Rusia untuk menggunakan nuklir bukan untuk menyerang negara lainnya seperti Amerika, melainkan untuk membela dan melindungi kepentingan nasional Rusia.
Putin juga meminta dunia internasional tidak berdiskusi sekedar untuk menuntut kebijakan Rusia agar tidak menggunakan nuklir, yang dampaknya dapat memicu perang dunia dan mematikan penduduk bumi. Namun, dunia internasional juga harus mendesak dan memberikan tekanan kepada AS dan NATO agar tak melakukan intervensi pada perang Ukraina, agar tidak berdampak pada tindakan Rusia untuk menggunakan nuklir dalam rangka melindungi kepentingan nasionalnya.
Sampai saat ini, Rusia belum mengumumkan kapan definisi doktrin nuklir Rusia ini diberlakukan. Sampai saat ini pula, juga belum ada tindakan nyata Rusia menggunakan nuklir dalam menghadapi perang Ukraina, kendati kekuatan Ukraina meningkat seiring sokongan AS dan NATO.
Jika batas psikologi emosi Rusia terlampau, Rusia mendapatkan momentum dan legitimasi untuk menerapkan doktrin nuklirnya, bukan mustahil Rusia akan melakukan serangan dengan nuklirnya, dan tindakan ini akan memicu penggunaan nuklir secara global sekaligus perang dunia. Segala kemungkinan terkait potensi perang dunia sangat logis terjadi, karena perang semacam ini sebelumnya juga sudah berulangkali terjadi.
Dalam isu nuklir, sebenarnya AS bersikap hipokrit. Karena AS memaksakan kehendak dunia agar tunduk pada perjanjian non nuklir, meski Amerika terus mengembangkan senjata nuklir dan terbukti telah menggunakan nuklir.
Pecahnya kepentingan Rusia dan Amerika di kawasan khususnya pada perang Ukraina, membuat peta kongsi keduanya pecah, yang sebelumnya keduanya dapat bersatu diberbagai konflik internasional untuk membungkam kebangkitan politik Islam. Di Suriah, Amerika dan Rusia bekerjasama melindungi rezim bengis Basyar Asyad dari serangan para Mujahidin. Pesawat jet tempur Rusia, atas restu Amerika, membombardir wilayah Suriah dan menewaskan banyak korban kaum muslimin.
Karena itu, kendati umat Islam sangat marah pada Amerika terhadap kebijakan politik luar negerinya yang anti Islam dan menindas umat Islam, umat Islam tak perlu mengambil posisi berdiri disamping Rusia. Biarkan saja, sesama negara kafir dan zalim, yakni Amerika dan Rusia berperang di medan perang Ukraina. Keduanya, baik Amerika maupun Rusia saat ini berebut simpati untuk mendapatkan dukungan umat Islam.
Sebaliknya, umat Islam harus fokus untuk berjuang menegakkan Khilafah. Sebab, hanya dengan Khilafah umat Islam dapat mengambil alih kendali atas dunia, dan memimpin dunia untuk memakmurkan bumi, menebarkan keadilan dan menghukum segala bentuk kezaliman.
Sudah saatnya, saat musuh musuh Islam lengah karena sibuk berperang diantara mereka, umat Islam fokus berjuang untuk mewujudkan Khilafah. Saat Khilafah tegak, umat Islam-lah, yang akan menjaga perdamaian dunia dan memakmurkan bumi beserta seluruh isinya. Allahu Akbar ! [].
Sumber: Ahmad Khozinudin*
Sastrawan Politik
