Menyambut momentum berakhirnya kekuasaan Jokowi, Partai Negoro melaksanakan syukuran dengan menggelar panggung seni dan orasi di Pejaten, Jakarta Selatan.
Kegiatan ini merupakan kolaborasi Partai Negoro, Refly Harun (RH) Channel, dan sejumlah elemen perubahan lainnya.
“Kegiatan ini digelar sebagai ungkapan suka cita kami dan seluruh rakyat Indonesia yang selama ini merasa
dirugikan oleh kebijakan Jokowi. Jokowi adalah presiden yang lebih mengutamakan keluarga, ketimbang
rakyatnya, demikian kami akan mengingatnya,” kata Alip Purnomo, Sekretaris Jenderal Partai Negoro sekaligus ketua pelaksana kegiatan kepada wartawan di Jakarta, Minggu (20/10/24).
Menurut Alip, Partai Negoro menggandeng RH Channel dan kanal demokrasi lainnya sebagi mitra strategis dalam menyuarakan isu-isu politik, di tengah kepungan media yang terkooptasi rezim penguasa.
“Kanal-kanal demokrasi tersebut memiliki pengikut yang cukup besar, sehingga rakyat bisa mendengar suara yang berbeda dari suara yang utama. Rakyat tidak perlu kawatir dengan Partai Negoro, karena partai ini lebih
mengutamakan menyuarakan aspirasi rakyat dengan cara terbarukan, ketimbang mencari kursi dengan
menghalalkan segala cara,” kata Alip yang juga mantan aktivis ’98 dari UI ini.
Kegiatan syukuran, ini kata Alip, atas berakhirnya masa jabatan Jokowi diawali dengan gelaran panggung Opera Jawa (Orasi Pergantian Raja Jawa) dari pukul 07.00 – 12.00 WIB, dilanjutkan dengan potong tumpeng, dan kegiatan Panggung Rakyat bertajuk “Indonesia Tanpa Jokowi” pada pukul 13.00 – 17.00 WIB.
Kegiatan tersebut terbuka untuk umum, dan melibatkan banyak elemen perubahan. Sejumlah tokoh
nasional turut hadir di Gedung White House Pejaten Jakarta Selatan, diantaranya Amien Rais, Roy Suryo, Marwan Batubara, Said Didu, Nur Hayati Assegaf, Ple Priyatna, Refly Harun, dan lain-lain.
Kegiatan dilaksanakan pada Minggu, 20 Oktober 2024, dari pukul 07.00 - 17.00 WIB. Kegiatan tersebut juga ditayangkan secara langsung melalui sejumlah kanal sosial media.
Alip mengharapkan kegiatan ini sekaligus mengirimkan pesan agar presiden yang baru dilantik tidak mengulangi kesalahan yang sama dari presiden sebelumnya.
“Ini merupakan cara kami sebagai masyarakat sipil untuk mengawal demokrasi agar bisa menemukan
subtansi terciptanya pemerintahan bersih yang mensejahterakan rakyat,” tandas Alip.
Tim Redaksi
