Setelah penangkapan lima orang yang terlibat dalam pembobolan tersebut, baik pers maupun Departemen Kehakiman menghubungkan dana tersebut dengan _Committee for the Re-Election of the President,_ atau CRP , organisasi pengumpulan dana untuk kampanye pemilihan kembali Richard Nixon tahun 1972.
Penyelidikan berikutnya dan pengungkapan selama persidangan mendorong Dewan Perwakilan Rakyat AS untuk memberikan kewenangan investigasi yang lebih luas kepada Komite Kehakiman DPR . Selain itu, Senat membentuk Komite Watergate Senat AS, yang mengadakan sidang terkait dengan insiden tersebut.
Para saksi bersaksi bahwa Nixon telah menyetujui rencana untuk menutupi keterlibatan pemerintahannya dalam pembobolan tersebut dan bahwa terdapat sistem perekaman suara di Ruang Oval. Pemerintahan Nixon menolak penyelidikan tersebut, yang menyebabkan krisis konstitusional . Sidang Watergate Senat yang disiarkan di televisi menarik perhatian nasional dan minat publik.
Banyaknya pengungkapan dan upaya Nixon untuk menghalangi penyelidikan pada tahun 1973 menyebabkan DPR untuk memulai proses pemakzulan terhadapnya.
Putusan Mahkamah Agung dalam Amerika Serikat v. Nixon (1974) memaksa Nixon untuk menyerahkan rekaman Ruang Oval, yang mengungkapkan keterlibatannya dalam upaya menutup-nutupi tersebut. Komite Kehakiman DPR menyetujui tiga pasal pemakzulan terhadap Nixon , yang kemudian mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 9 Agustus 1974, menjadi satu-satunya presiden AS yang melakukannya. Penggantinya, Gerald Ford , memaafkannya pada tanggal 8 September 1974.
Skandal Watergate mengakibatkan 69 dakwaan dan 48 hukuman, yang melibatkan beberapa pejabat tinggi dari pemerintahan Nixon. Istilah "Watergate" sejak saat itu menjadi sinonim dengan berbagai kegiatan klandestin dan terlarang yang dilakukan oleh para pembantu Nixon, termasuk penyadapan kantor lawan politik, investigasi yang tidak sah, dan penyalahgunaan lembaga pemerintah untuk tujuan politik. Penambahan " -gate " pada istilah tersebut sejak saat itu digunakan untuk menunjukkan skandal publik, khususnya dalam politik.
Di negeri ini pernah juga terjadi G30S PKI, Reformasi 1998, "Brunei Gate" yang kemudian berakhirnya semua kekuasaan Presiden mulai dari Rezim Soekarno hingga Rezim Gus Dur pada 23 Juli 2001. Hingga 2004 dilanjutkan oleh Rezim Megawati Soekanoputri.
Uniknya di era Rezim Joko Widodo di era periode kedua (2019 - 2024) banyak peristiwa yang menjadi tanggungjawab seorang Presiden namun tidak membuat dirinya lengser dari kekuasaan.
Ia mengaku menggunakan intelijen negara untuk memantau isi perut partai yang ada. Sehingga dirinya tahu sekali kemana arah partai dan orang-orang yang memimpin di Partai Golkar, NasDem, PKB, PAN dan lainnya. Semuanya "tersandera" kasus korupsi yang masuk kantong pribadi maupun kantong partai?
Peristiwa KM. 50 diduga diketahui oleh Jokowi sebagaimana peristiwa tewasnya Munir diduga diketahui oleh Presiden saat itu. Termasuk peristiwa tewas ratusan orang pasca Pemilu 2019 yang mencapai 777 orang.
Semua " _gate_ " tidak juga membuat Jokowi terjungkal. Semisal ESEMKA Gate itu terlalu kecil dipermasalahkan. Tentang sekian belas triliun di kantong nya menguap tanpa dipertanyakan oleh DPR.
Bahkan yang termasuk _gate_ fenomenal dengan lahirnya Putusan MK Nomor 90 Pada tahun 2023 juga tidak membuatnya jatuh. Ia cawe-cawe dengan memainkan peran memenangkan Paslon nomor 2 di PilPres. Lagi-lagi lolos dari Hak Angket DPR, karena pimpinan partai dari para anggota dewan mayoritas tersandera secara hukum. Selalu siap dicokok Jaksa, KPK dan polisi.
Skandal ijasah palsu masih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penasehat Hukum penggugat dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) hingga ini hari belum juga berhasil menjungkirbalikkan Joko Widodo. Ia lebih kuat dari Nixon dan Pungkasnya.
Sumber:SUTA WIDHYA SH
Sekjen KP-K&K
(Koalisi Pembela Konstitusi dan Kebenaran)
