Negara Pakistan mengecam keras penyerbuan Masjid Al-Aqsha yang dilakukan ratusan pemukim pendatang Yahudi pekan lalu, dan menyerukan komunitas internasional untuk mengambil langkah-langkah guna menghentikan agresi Zionis di wilayah tersebut.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Pakistan, Mumtaz Zahra Baloch, mengatakan dalam konferensi pers, “Pakistan mengecam keras penyerbuan Masjid Al-Aqsha baru-baru ini oleh kelompok ekstremis Yahudi di bawah pengawasan pasukan pendudukan Zionis Israel.”
Dia berpendapat bahwa serangan yang terus menerus merupakan pelanggaran mencolok terhadap norma dan konvensi internasional yang relevan, dan merupakan penghinaan terhadap perasaan keagamaan umat Islam di seluruh dunia.
Baloch kembali menegaskan seruan Pakistan kepada komunitas internasional untuk bekerja secara terkoordinasi untuk mengakhiri praktik Zionis yang semakin meningkat demi kepentingan perdamaian, keamanan dan stabilitas di Timur Tengah dan sekitarnya.
Sementara itu, Malaysia mengecam penyerbuan Masjid Al-Aqsha yang dilakukan para ekstremis pemukim pendatang Yahudi pada hari Ahad lalu, dan penyerangan terhadap para jamaah yang bersiaga di salah satu pintu masuk Masjid Al-Aqsha.
Kementerian Luar Negeri Malaysia mengatakan dalam sebuah pernyataannya bahwa serangan terhadap jamaah adalah tindakan provokatif yang disengaja dan pelanggaran mencolok terhadap kesakralan tempat-tempat suci, yang bertujuan untuk menantang status sejarah dan hukum Al-Quds dan Tempat Suci.
Malaysia meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam meminta pertanggungjawaban pada pendudukan Zionis Israel atas tindakan kekerasan terhadap kemanusiaan yang terus berlanjut dan ketidakpedulian mereka terhadap prinsip-prinsip hukum internasional yang tak terhitung jumlahnya.
Malaysia menyerukan penghentian segera “semua tindakan provokasi dan kekerasan demi perdamaian dan keamanan. Komunitas internasional tidak dapat mengabaikan serangan Israel yang sedang berlangsung dan kebijakan apartheid yang melanggar hak-hak dasar, kehidupan, penghidupan dan martabat warga Palestina yang berbeda agama di tanah mereka sendiri.”
Malaysia menegaskan kembali komitmennya terhadap sikap prinsipnya bahwa “Palestina berhak menjadi negara yang merdeka dan berdaulat berdasarkan perbatasan sebelum tahun 1967 dengan Al-Quds Timur sebagai ibu kotanya.”
Reporter: Aisyah Humairah
