Jakarta,neodetik.news _Skandal Watergate merupakan kontroversi politik besar di Amerika Serikat selama masa jabatan presiden Richard Nixon dari tahun 1972 hingga 1974, yang akhirnya mengakibatkan pengunduran diri Nixon . Nama tersebut berasal dari upaya pemerintahan Nixon untuk menyembunyikan keterlibatannya dalam pembobolan kantor pusat Komite Nasional Demokrat pada tanggal 17 Juni 1972 yang berlokasi di Gedung Kantor Watergate di Washington, DC.
Setelah penangkapan lima orang yang terlibat dalam pembobolan tersebut, baik pers maupun Departemen Kehakiman menghubungkan dana tersebut dengan Committee for the Re-Election of the President, atau CRP , organisasi pengumpulan dana untuk kampanye pemilihan kembali Richard Nixon tahun 1972.
Penyelidikan berikutnya dan pengungkapan selama persidangan mendorong Dewan Perwakilan Rakyat AS untuk memberikan kewenangan investigasi yang lebih luas kepada Komite Kehakiman DPR . Selain itu, Senat membentuk Komite Watergate Senat AS, yang mengadakan sidang terkait dengan insiden tersebut.
Para saksi bersaksi bahwa Nixon telah menyetujui rencana untuk menutupi keterlibatan pemerintahannya dalam pembobolan tersebut dan bahwa terdapat sistem perekaman suara di Ruang Oval. Pemerintahan Nixon menolak penyelidikan tersebut, yang menyebabkan krisis konstitusional . Sidang Watergate Senat yang disiarkan di televisi menarik perhatian nasional dan minat publik.
Banyaknya pengungkapan dan upaya Nixon untuk menghalangi penyelidikan pada tahun 1973 menyebabkan DPR untuk memulai proses pemakzulan terhadapnya.
Putusan Mahkamah Agung dalam Amerika Serikat v. Nixon (1974) memaksa Nixon untuk menyerahkan rekaman Ruang Oval, yang mengungkapkan keterlibatannya dalam upaya menutup-nutupi tersebut. Komite Kehakiman DPR menyetujui tiga pasal pemakzulan terhadap Nixon , yang kemudian mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 9 Agustus 1974, menjadi satu-satunya presiden AS yang melakukannya. Penggantinya, Gerald Ford , memaafkannya pada tanggal 8 September 1974.
Skandal Watergate mengakibatkan 69 dakwaan dan 48 hukuman, yang melibatkan beberapa pejabat tinggi dari pemerintahan Nixon. Istilah "Watergate" sejak saat itu menjadi sinonim dengan berbagai kegiatan klandestin dan terlarang yang dilakukan oleh para pembantu Nixon, termasuk penyadapan kantor lawan politik, investigasi yang tidak sah, dan penyalahgunaan lembaga pemerintah untuk tujuan politik. Penambahan " -gate " pada istilah tersebut sejak saat itu digunakan untuk menunjukkan skandal publik, khususnya dalam politik.
Di negeri ini pernah juga terjadi "Brunei Gate" yang kemudian berakhirnya kekuasaan dari Rezim Gus Dur pada tahun 2001. Hingga 2004 dilanjutkan oleh Rezim Megawati Soekanoputri.
Uniknya di era Rezim Joko Widodo di era periode kedua (2019 - 2024) banyak peristiwa yang menjadi tanggungjawab seorang Presiden namun tidak membuat dirinya lengser dari kekuasaan.
Ia mengaku menggunakan intelijen negara untuk memantau isi perut partai yang ada. Sehingga dirinya tahu sekali kemana arah partai dan orang-orang yang memimpin di Partai Golkar, NasDem, PKB, PAN dan lainnya.
Peristiwa KM. 50 diduga diketahui oleh Jokowi sebagaimana peristiwa tewasnya Munir diduga diketahui oleh Presiden saat itu. Termasuk peristiwa tewas ratusan orang pasca Pemilu 2019 yang mencapai 777 orang. Atau pengakuan cawe-cawe dalam menindaklanjuti putusan MK nomor 90 dan bumbu pengakuan Tenaga Survey yang mematok kemenangan 58 ℅ sejak hari pertama Pilpres (14/2)?
Semua "_gate_" tidak juga membuat Jokowi terjungkal. Semisal ESEMKA Gate itu terlalu kecil dipermasalahkan. Tentang pengakuan sekian belas triliun di kantongnya menguap tanpa dipertanyakan oleh Pungkasnya.
Sumber:Suta widhya SH.
