Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Dr. Agus Surachman, Khawatir DPR Bermanuver , Demonstrasi Diminta Masuk Ke Dalam Gedung DPR Duduki Sampai 30 Agustus Tuntut Makzulkan Jokowi

Agustus 23, 2024 | Agustus 23, 2024 WIB Last Updated 2024-08-22T18:23:58Z

Jakarta,neodetik.news
_Ribuan mahasiswa, elemen masyarakat dan buruh seluruh  Indonesia,akan menggelar aksi unjuk rasa mengawal putusan Mahkamah Konstitusi dan menolak pengesahan revisi UU Pilkada.

Demonstrasi itu bakal dilakukan di MPR,  Senayan Jakarta, Jumat (23/8) besok.

Akademisi Dr Agus Surachman  mengatakan, 
besok kita melaksanakan aksi di depan DPR dengan poin tuntutan kita masih dalam rangka untuk turut mengawal putusan MK, Serta  Makzulkan Jokowi 
Agus Surachman,mengatakan meskipun Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sudah menyatakan pihaknya membatalkan sidang pengesahan RUU Pilkada hari ini, pihaknya merasa tetap perlu menggelar aksi sampai 30 Agustus tegasnya."

Aksi ini pihaknya lakukan untuk mengawal dua putusan MK terkait Pilkada segera masuk dan jadi pedoman dalam pembuatan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Makzulkan Jokowi  ujarnya.

"Kami masih belum percaya, karena biasanya pengesahan itu terjadi di tengah malam,itu yang kita khawatirkan semua. Kita pengin tetap sampai tanggal 30[Agustus] 

turut mengawal dan menuntut Makzulkan Jokowi secara paksa,  karena bisa jadi banyak kemungkinan manuver-manuver politik yang akan terjadi," ucapnya.

Agus Surachman juga berpesan ke seluruh mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil di berbagai daerah untuk tetap melakukan aksi, sampai putusan MK terealisasi.

Pimpinan DPR harus dipaksa untuk menyatakan agar pak Jokowi dimakzulkan jangan takut karena ancaman oleh aparatur negara tegasnya.

Dr Agus Surachman meminta agar pimpinan Ketua DPR yang harus datang menemui m
Rakyat dan menyatakan sikap menolak pembahasan RUU Pilkada di DPR RI.

"Pria akademisi Agus Surachman, tegas  Meminta untuk DPR  menyatakan sikap agar tegas meminta DPR tidak membahas tentang putusan MK melalui RUU Pilkada," tegasnya.

Di mana kekuasaan presiden dimaknai sebagai pelayan. Bukan bos besar atau majikan yang patut dibela sehingga mau menciptakan politik dinasti, DPR segera bikin pernyataan sikap untuk memakzulkan Jokowi.


Ingat Tinggi atau rendah kehormatan presiden tergantung sikap jujur dan amanah. Sebaliknya, penguasa yang rakus dan gemar berbohong, esensinya dia bukan manusia. Tapi jauh lebih hina dari binatang. Pungkasnya.

Tim Redaksi 

×
Berita Terbaru Update