Kemudahan tersebut tidak lepas dari dorongan dan kecerdasan pemerintah waktu itu melalui Kementrian Perumahan Rakyat yang gencar membangun PERUMNAS (Perumahan Nasional).
*Fakta diatas menunjukan sejahtera tidaknya rakyat tergantung presiden dan partai politik yang berkuasa.*
Kondisi berbeda di 10 tahun terakhir. Karyawan dan Gaji pegawai negeri cukup tinggi tapi susah memiliki rumah. Kondisi ini muncul akibat kelalaian pemerintah sekarang tidak memperhatikan persoalkan krisis perumahan.
Kementrian perumahan rakyat yang bediri sendiri ditiadakan. Perumnas yang dulunya jadi garda terdepan membangun perumahan murah kiprahnya dimatikan.
Seolah pemerintah lepas tangan, sekarang pengembang perumahan 100% dikuasai swasta yang cenderung cari untung besar. Contoh hal, dipinggiran Bodetabek masih banyak tanah 250 ribu/m2, ditangan developer luas 100m2 modal lahan 25 juta setelah jadi rumah dijual diatas 200 juta.
Disinilah pangkal munculnya krisis perumahan dan andil pemerintah dalam menyengsarakan rakyat.
Mahalnya harga rumah, mahalnya bunga KPR Bank, mahalnya bahan bangunan, mahalnya tanah yang makin lama tidak terjangkau bisa diatasi dengan regulasi, tergantung kecerdasan presiden yang berkuasa memihak ke rakyat atau memihak ke oligarkhi.
Pindah ibukota ke Kalimantan juga bukan solusi cerdas faktanya harga tanah di sekitar IKN mulai melambung tinggi, lebih murah dipinggiran Bodetabek, jadi tak ada gunanya pindah IKN.
Program Tapera bukan solusi, terindikasi hanya kedok pemerintah memeras dana para pekerja untuk bayar hutang negara yang terancam gagal bayar. Tapera terindikasi tipu tipu antara tujuan dan implementasinya tidak nyambung, mana mungkin karyawan punya rumah dengan Tapera.
Disinilah pentingnya rakyat sadar diri untuk merevolusi diri betapa pentingnya memilih capres dan parpol. Nasib rakyat kedepan tergantung kecerdasan rakyat ketika menentukan siapa capres dan parpol yang dipilih.
Mari kita bersama membangun intelektual rakyat agar rakyat sadar cepat cepat merevolusi diri dengan meninggalkan parpol lama yang selama ini jadi pilihannya karena tidak berikan kontribusi sejahterakan rakyat malah sebaliknya makin lama bikin sengsara rakyat.
Tim Redaksi
