Agus berujar, sebagaimana yang disampaikan Jokowi saat diwawancarai para pewarta di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (16/7/2024), IKN sedang dalam tahap persiapan infrastruktur air bersih dan listrik. Selain itu, hujan yang terus mengguyur menjadi kendala pelaksanaan Pembangunan. Hal itu disampaikan Jokowi.
Pria yang juga Dewan Pakar Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah (IPPAT) ini pun membandingkan dengan pernyataan Jokowi yang sebelumnya dipublikasikan Kantor Berita Antara, antaranews.com, pada Kamis (29/2/2024). Saat itu, Presiden Jokowi mengatakan akan mulai berkantor di IKN pada Juli 2024, jika infrastruktur tol dan bandara sudah selesai dibangun. Tapi, ternyata akhirnya tertunda.
“Selesai dalam arti komprehensip yakni siap untuk dihuni dengan baik, tidak akan. Kecuali dipaksakan. Ada yang menarik dari batalnya Pak Jokowi pindah ke IKN bulan Juli ini karena belum siap air dan listrik,” kata Agus Surachman saat diwawancarai di kantornya, Tajur, Kota Bogor, pada Rabu (17/7/2024).
Ternyata ada yang menarik, sambung Agus, yaitu adanya laporan Kepala Ototita IKN yang juga Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang berani berterus terang dan jujur mengatakan bahwa belum siap listrik dan airnya.
“Sehingga mimpi Pak Jokowi tidak bisa dilaksanakan. Mungkin butuh watu lebih lama. Karena, (Pembangunan IKN.red) kalau dari APBN saja tidak cukup. Dalam situasi ekonomi lagi susah seperti ini, dollar udah melonjak, investor tidak ada yang mau datanng, sebaiknya IKN perlu dievaluasi ulang. Bukan dipercepat karena butuh biaya besar,” tukasnya.
Masih menurut pengamat politik ini, program makan sehat jauh lebih penting.
“Tapi yang lebih penting lagi adalah pekerjaan dan kesehatan agar rakyat semakin sejahtera. Sebenarnya, buat masyarakat Indonesia, IKN itu tak begitu penting dan tak ada dampaknya. Malah mengambil kesejahteraan masyarakat. Misalnya, dengan penggunaan APBN. Terus, katanya investor sudah ngantri. Tapi, nyatanya tidak ada. Idealnya dievaluasi kembali,” tuturnya.
Pembangunan IKN, sebutnya butuh waktu lama.
“Pembangunan IKN ini butuh waktu lama, tak perlu dipaksakan. Bisa presiden nanti yang melanjutkan. Jadi, perlu dievaluasi kembali. Fisiknya saja belum selesai. Syarat sebutan ibukota negara belum terpenuhi. Misalnya, Gedung DPR nya juga belum selesai. Siapapun yang berangkat ke IKN, kan tidak harus Presiden Jokowi. Bisa selanjutnya. Kan ini Indonesia,” ucapnya.
Masih menurut Agus mengutip pemberitaan Kompas.com yang ditayangkan di portal ikn.go.id, Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro melalui siaran pers KSP, Senin (28/6/2021), mengatakan, proyek pembangunan ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) membutuhkan anggaran Rp 466 triliun. Menurutnya, skema pembiayaan IKN tidak akan seluruhnya bergantung kepada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Namun, merujuk yang diwartakan tempo.co ditayangkan di portal ikn.go.id, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Suharso Monoarfa pada Selasa, 25 Januari 2022, menyatakan pemerintah menyiapkan anggaran Rp 12 triliun dari APBN untuk pembangunan IKN di Penajam Paser, Kalimantan Timur, pada 2022. Dana itu akan dipakai untuk mempersiapkan infrastruktur dasar ibu kota.
Sementara, update terbaru, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebutkan progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga Juli saat ini, mencapai 45,11 persen. Hal itu diungkapkan Kepala Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Imam Santoso Ernawi dalam keterangan persnya secara daring di Jakarta, Kamis (11/7/2024). Disampaikannya, kontrak penyelesaian pembangunan di IKN tidak hanya sampai tahun ini melainkan pada 2025.
“Seluruh paket itu kurang lebih ada 106 paket dan sudah memiliki anggaran kurang lebih Rp 84 triliun. Secara total progres dari seluruh paket ini 45,11%,” kata Agus membacakan yang pernah disampaikan Imam Santoso.
Sebagai informasi, bersumber dari keterangan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birkorasi (ManPAN RB) Abdullah Azwar Anas dalam konpres Rabu (17/4/2024) lalu, terkait perpindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) akan berlangsung secara bertahap.
Skema perpindahan tersebut dibagi menjadi tiga kategori, yakni prioritas tahap satu, dua, dan tiga. Untuk tahap pertama, ada 38 instansi kementerian dan lembaga (K/L) negara yang akan pindah terlebih dahulu. Tingkat kementerian/lembaga prioritas pertama ada 179 unit eselon 1 di 38 kementerian/lembaga. Jumlah abdi negara yang pindah mencapai 11.916 orang pada tahap pertama.
Selanjutnya, tahap kedua, terdapat ASN dan 29 K/L yang direncanakan pindah ke IKN dengan jumlah ASN mencapai 6.774. Kemudian di tahap ketiga, jumlah ASN yang dipindah mencapai 14.237 dari 59 K/L.
Menutup wawancara, Agus Surachman juga menyampaikan ada 38 kementerian/lembaga yang akan pindah tahap pertama ke IKN.
Tim Redaksi
