Masyarakat adat membenarkan informasi yang beredar bahwa satuan tugas gabungan TNI-Polri diduga telah menembak 3 masyarakat sipil yang tidak Bersalah
Atas penindakan Pelanggaran hukum yang dilakukan aparat TNI ini, mengakibatkan 3 orang warga sipil ,meninggal dunia atas nama SW (33), YW (41), DW (36).
Pemuda yang tewas tersebut pada awalnya sempat disangka sebagai anggota kelompok bersenjata atau simpatisan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Ternyata salah sasaran.
Masyarakat Papua mengecam keras tindakan yang diduga dilakukan satuan tugas gabungan terhadap korban.
Menurut masyarakat adat tindakan yang diduga dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia tersebut telah melanggar Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan bisa dikategorikan pelanggaran HAM berat.
“Fakta tindakan yang dilakukan adalah penembakan, maka itu jelas masuk dalam kategori penyalahgunaan senjata api. Kami tahu bahwa dalam penggunaan senjata api itu ada prosedur tetap (protap)," kata warga Papua di kutip video singkat oleh warga Papua kepada wartawan (18/7/24)
"Namun yang terjadi di sana adalah langsung main tembak kemudian mengorbankan tiga warga sipil," tambahnya.
Seluruh masyarakat Papua menilai penembakan itu juga melanggar Undang-undang Darurat No 12 Tahun 1951 karena bisa dikategorikan sebagai penyalahgunaan senjata api.
Dalam hal ini masyarakat Papua minta pihak Kodam XVII/Cendrawasih. Segara bersatu bersama masyarakat menyelesaikan kasus salah penembakan tersebut.
"Sementara itu, keluarga korban membenarkan bahwa kami turut menjadi korban penembakan. Keluarga korban meminta kepada jajaran tertinggi TNI-Polri di Tanah Papua agar segera memberhentikan pelaku penembakan.
Memecat pelaku penembakan dengan tidak hormat mulai dari pemimpin hingga bawahan yang bertugas pada saat itu," ujar masyarakat.
"Kami keluarga korban menerima kejadian ini dengan ikhlas. Namun kami keluarga korban menyampaikan bahwa kejadian ini adalah pelanggaran HAM berat," pungkasnya.
Bukan Hal Baru
Menurut masyarakat penembakan yang diduga dilakukan aparat keamanan di Papua bukan hal baru. Menurut catatan masyarakat Papua selama 2019 hingga 2020 telah terjadi beberapa kali kasus penembakan yang mengakibatkan warga sipil menjadi korban.
"Pada tahun 2019 itu sekitar ada beberapa kasus (penembakan) baik di Merauke, Deiyai, Nduga, dan Intan Jaya. Kemudian di tahun 2020 itu ada di Mamberamo Tengah, Intan Jaya, dan Timika," ucapnya.
Rakyat Papua juga mengatakan warga sipil Papua kerap dianggap sebagai bagian dari kelompok tersebut, padahal kenyataannya tidak benar.
"Itu stigma yang tertampil kemudian melalui kasus ini harus klarifikasi bahwa ini adalah masyarakat sipil. Itu kemudian membuktikan bahwa selama ini yang ada di dalam kepala aparat keamanan ada kemungkinan mereka menilai semua orang Papua itu adalah kelompok bersenjata,” tutur dalam video nya,seraya mempertanyakan dasar penilaian tersebut.
Masyarakat menyarankan agar ada evaluasi di dalam tubuh TNI-Polri soal pandangan terhadap orang Papua.
"Alangkah baiknya stigma-stigma yang selama ini digunakan itu bisa dihilangkan karena kita negara hukum. Dalam negara hukum itu tidak mengenal namanya diskriminasi dengan dasar apa pun," tegasnya.
SURAT TERBUKA
KEPADA YTH
1. KAPENDAM 17 CENDERAWASI
2. DANYON 753
3. KODIM 1714
4. BIN / BAIS
5. TIM ELANG
Dengan hormat
1. Berhubung dengan beredarnya informasi di media mainstream, TV bahwa Ketiga Orang Korban Tewas ditembak mati oleh Satgas Yonif 753 antara lain SBB ; 1. Dominus Enumbi, Pemerintah Murib, Tonda Wanimbo Anggota TPNPB/OPM kelompok terianus maka kami minta Danyon 753, Kapendam 17 Cenderawasih, BIN/BAIS, dan Tim Elang segera lakukan Klarifikasi.
2. Oknum Satgas 753, harus mengakui bahwa telah melakukan kesalahan dalam penegakan hukum.
3. Jika korban benar simptisan dan/ anggota teranus Enumbi masyarakat puncak jaya tidak akan melakukan perlawanan sampai membakar mobil menyerang sejumlah masyarakat tak bersalah.
4. Yang mengacau dan merusak situasi keamanan di puncak jaya yang selama ini sudah aman adalah tindakan penegakan hukum yang salah sasaran Personil Organik TNI polri jauh lebih baik dan beradap dari Pada personil Satgas.
5. Demi Menegakkan Keadilan ijinkan LBH turun melakukan Investasi di Puncak Jaya.
6. KAPENDAM Cenderawasih dan Satgas 753 telah menyebarkan berita hoax Foto bintang kejora dan Sen Api editan di media masa. Dan atau menyebar berita bohong guna menutupi kesahalan oknum Satgas 753 yang menembak mati masyarakat sipil.
7. Jika seperti ini perbuatan Satgas 753 Sebaiknya seluruh Satgas 753 yang bertugas di wilayah Puncak Jaya segera di tarik.
8. Personil satuan Organik Polres PJ dan Kodim 1714 jauh lebih bermartabat dari pada Satgas TNI.
9. Keberadaan Satgas TNI di puncak Jaya hanya menambah masalah bukan menyelasaikan Masalah.
10. Kebenaran akan selalu menemukan Jalannya sendiri.
11. Kami turut beduka cita atas semua masyarakat tak bersalah yang meninggal baik warga Papua maupun Pendatang.
12. Kami turut prihatin terhadap kendaraan yang dibakar oleh masyarakat yang marah terhadap perlakuan oknum Satgas 753.
12. Kejadian inilah biarlah menjadi pelajaran berharga untuk Satgas TNI dalam tindakan penegakan hukum.
13. Kami mengutuk keras oknum Satgas 753 yang menembak mati warga sipil dan menuduh mereka sebagai OPM ingat pada akhirnya semua manusia akan mati masing masing orang akan pertanggung jawaban dosa di hadapan Tuhan.
14. Kami Masyarakat puncak jaya mengutuk Oknum satgas TNI dan satuan intelijan militer yang menguasai seluruh platform media masa menuduh semua masyarakat puncak jaya adalah OPM atau Simpatisan OPM.
15. Tugas TNI sebagai pelindung rakyat dan penjaga keutuhan Wilayah NKRI bukan Pembunuh Masyarakat sipil, oleh sebab itu kami mengutuk keras oknum Prajurit yang suka mendiskriminasi dan menjastisfikasi semua orang asli Puncak jaya adalah OPM.
16. Kami masyarakat puncak jaya hidup berdampingan dengan Polres Puncak Jaya Dandim 1714 jauh lebih damai dan aman, maka seluruh Satgas TNI dan Segala macam Intelijen Negara sebaiknya tinggalkan Puncak Jaya dan di kembalikan ke satuan masing2, karena puncak jaya sudah lama aman dan damai.
Mulia Puncak Jaya Papua Tengah.
Kamis, 18 Juli 2024
Hormat Kami
Seluruh Masyarakat Pribumi Puncak Jaya.
