Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian yang juga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo usai menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Sidang tersebut beragendakan mendengar keterangan saksi mahkota yakni mantan Sekjen?Kementan Kasdi Subagyono dan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta. neodetik.news FOTO/Dhemas Reviyanto
JAKARTA, NEODETIK.NEWS _Bekas Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo alias SYL kembali menyebut Presiden Joko Widodo alias Jokowi di sidang pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian (Kementan). Sidang kali ini, tidak hanya Jokowi, nama Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin pun muncul. Ia membahas soal permintaan 20 persen untuk kegiatan kunjungan kerja atau kunker Menteri Pertanian.
Dalam sidang sebelum-sebelumnya, para eselon satu di Direktorat Jenderal (Ditjen) bersaksi adanya permintaan 20 persen yang ditindaklanjuti dengan pungutan atau uang sharing. "(Anggaran) 20 persen diskresi. Diskresi itu isinya bencana alam, refocusing yang direncanakan oleh Bapak Presiden melalui Menteri Keuangan," kata Syahrul Yasin Limpo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) PN Jakarta Pusat, Rabu, 19 Juni 2024.
Dalam kesempatan itu, SYL berkata diskresi itu menjadi petunjuk Presiden terutama pada mentalisasi Kementerian Pertanian dalam menjaga ketahanan pangan pada saat pandemi Covid-19. Pernyataan itu dilontarkan SYL untuk merespons kesaksian Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan Kasdi Subagyono ihwal penggunaan uang sharing untuk membiayai perjalanannya ke daerah-daerah di dalam maupun ke luar negeri.
Dalam kesaksiannya, Kasdi Subagyono menyebutkan uang yang dikumpulkan dari para eselon satu digunakan untuk membayar sewa pesawat dan menutupi sisa pembayaran lainnya pada saat SYL melakukan perjalanan dinas di dalam maupun luar negeri, termasuk ke Arab Saudi. "Kalau begitu perlu kah menggunakan kata extraordinary dari Presiden atau diskresi terhadap kegiatan menangani pangan rakyat, perlukah? Dengan katakanlah terpaksa harus cover, harus pakai uang itu?" tanya SYL kepada Kasdi.
Syahrul Yasin pun menganggap wajar apabila membebankan pembiayaan kegiatan kementerian kepada Ditjen terkait. Mengingat, pada saat Covid, Kementan mendapat mandat dari Presiden untuk menjaga ketahanan pangan. "Kita mengendalikan dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh ke Papua pada saat itu kondisi penerbangan atau transportasi normalitas, tidak normal," kata dia.
Dalam kesempatan yang sama, SYL pun membanggakan pencapaiannya selama menjadi Mentan. Dia menyebut nilai tukar petani, nilai kesejahteraan petani naik dari 99 persen menjadi 109 persen. Angka itu, kata dia, sesuai dengan rilis BPS periode Januari-Desember 2019-2021.
Kemudian, SYL menyebut pertumbuhan ekspor pertanian dari Maret-Desember 2019-2021 naik tiga kali lipat dari Rp 390,16 triliun pada 2019 menjadi Rp 451 triliun pada 2020, dan pada 2021 sekitar Rp 625 triliun.
Tim Redaksi