neodetik.news _Jakarta,Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi meminta masyarakat untuk menunggu terkait keputusan apakah dirinya akan mundur dari jabatannya atau tidak.
Hal ini menyusul desakan Menkominfo Budi Arie untuk mundur setelah sistem pusat data nasional (PDN) diretas hingga menyebabkan layanan publik di Indonesia sempat terganggu.
Menkominfo Budi Arie menanggapi situasi tersebut dengan santai dan meminta publik untuk sabar.
Petisi yang menuntut Budi Arie mundur juga mulai bermunculan. Namun, Budi memilih untuk tidak berkomentar banyak. Menurutnya, itu merupakan hak rakyat untuk bersuara.
Meski demikian, Budi Arie memastikan pemerintah akan mengatasi segala masalah yang muncul akibat peretasan PDN ini. Dia juga menegaskan bahwa tidak ada kebocoran data yang terjadi akibat peretasan tersebut.
Sebelumnya, Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet) menggalang petisi melalui situs change.org yang meminta Budi Arie Setiadi mundur dari jabatannya.
Menurut Direktur Eksekutif Safenet, Nenden Sekar Arum, petisi ini digulirkan untuk menunjukkan bahwa ada pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan siber yang terjadi.
Nenden berpendapat bahwa jabatan Menkominfo sering kali diisi oleh perwakilan partai politik yang kapasitasnya meragukan.
Padahal, posisi ini membutuhkan orang yang memiliki wawasan terkait perkembangan teknologi dan digital, meski tidak harus secara teknis.
Jokowi Panggil Budi Arie
Presiden Jokowi memanggil Menkominfo Budi Arie dan Kepala BSSN Hinsa Siburian ke Istana Negara, Jakarta, guna membahas dan mengevaluasi peretasan PDN.
Hinsa membenarkan bahwa mereka akan mengadakan rapat dengan Jokowi untuk membahas peretasan PDN dan melakukan evaluasi.
Kejadian peretasan PDN menyoroti pentingnya keamanan data nasional dan kesiapan pemerintah dalam menghadapi serangan siber.
Selain itu, publik juga menyoroti kinerja Menkominfo dalam menjaga infrastruktur digital negara. Situasi ini memicu diskusi di kalangan masyarakat dan pengamat tentang perlunya peningkatan kapasitas dan kualitas kepemimpinan di sektor teknologi dan informasi.
Tak sedikit warganet yang berpendapat bahwa pejabat di posisi strategis seperti Menkominfo harus memiliki pemahaman mendalam tentang teknologi dan ancaman siber.***
Tim Redaksi